Home

Home

Written by Super User
Category:

Jumlah SAD di Kabupaten Sarolangun 553 KK  / 2.121 Jiwa atau 0,89 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun (Data Tahun 2016 ) Sebaran Lokasi : 15 Lokasi, 11 desa dan 7 kecamatan.

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU BAGI KOMUNITAS WARGA SUKU ANAK DALAM

Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Sarolangun Tahun 2015, Pemda Sarolangun merencanakan pembangunan Kawasan Terpadu Bagi Komunitas SAD sebagai berikut :

—Pada Kawasan Terpadu ini akan dibangun jalan akses menuju kawasan terpadu, perumahan khusus SAD, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan melalui UPTD dan lahan perekonomian bagi SAD.

Written by Super User
Category:

Bappeda Kabupaten Sarolangun mengadakan Pelatihan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Teknologi Informasi (E-PLANNING), Acara ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2017 di ruang aula Bappeda Kabupaten Sarolangun. Acara pelatihan ini dibuka langsung oleh Bapak Bupati Sarolangun H. Cek Endra. Peserta pelatihan ini terdiri dari admin eplanning SKPD dan 10 admin eplanning Kecamatan.

Adapun tujuan penggunaan aplikasi ini agar dapat meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 262 yaitu Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pasal 274 yaitu Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalamsistem informasi pembangunan Daerah. Pasal 391 Pemda wajib menyediakaninformasiPemerintahanDaerah (informasipembangunandan keuangan Daerah)  yg dikelola dalam suatu sistem informasi. PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 yaitu Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-Planning.

Written by Super User
Category:

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Bupati Kabupaten Sarolangun melalui Wakil Bupati H. Hilallatil Badri membuka Musrenbang yang digelar BAPPEDA Sarolangun guna menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun kedepan tahun 2017-2022 di ruang pola BAPPEDA Sarolangun, selasa (17/10/2017). Dalam kegiatan tersebut dihadiri, Sekda H. Tabroni Rozali, Dr. Firmansyah, S.Pd, MH, Anggota DPRD, mantan Wakil Bupati H. Pahrul Rozi, Para Asisten, Stap Ahli, OPD, Kaban, Kakan, Kabag, Kabid, Camat, Lurah, Kades, Unsur Forkompimda, Para LSM, Ormas, OKP, Tokoh Masyarakat, dan Para awak media.

Kepala BAPPEDA Ir. Dedy Hendry, M.Si dasar pelaksanaan Musrenbag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 didasari dalam rangka pelaksanaan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistim Rancangan Pembangunan Nasional, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan dan pengoptimalisasi pelaksaan rancangan pembangunan daerah, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam satu hari 17 Oktober 2017 diambil dari pendanaan APBD Kab. Sarolangun, dan di isi dua orang moderator, tuturnya.

Written by Super User
Category:

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),Senin (3/4) menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Tema ‘Mari Kita Wujudkan Kesamaan Visi Dalam Membangun Kabupaten Sarolangun yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan’. Musrenbang RKPD dihadiri dan dibuka langsung Penjabat Bupati Sarolangun Arief Munandar, SE. Juga hadir Ketua DPRD Sarolangun H Muhammad Syaihu beserta sejumlah anggota, Sekda H Thabroni Rozali, MM, anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Sarolangun-Merangin Fahrurrozi, AMd, Kepala Bappeda Provinsi Jambi yang diwakili Kabid Ekonomi Katamso, Kepala Bappeda kabupaten tetangga serta sejumlah pimpinan OPD dan delegasi kecamatan serta peserta Musrenbang lainnya. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun Ir Dedy Hendry, MSi dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD bertujuan menyusun rencana kerja yang merupakan dokumen starting point yang diamanatkan dalam undang-undang. Musrenbang RKPD juga merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.
‘’Sebelum melaksanakan Musrenbang RKPD, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sejak awal 2017, mulai dari Musrebang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik, guna menyerap saran dari stakeholder termasuk hasil reses DPRD dan Forum Gabungan OPD,’’ katanya.